EVALUASI PENGELOLAAN OBAT PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PENGADAAN DI UPTD FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021
Abstract
ABSTRAK
Latar Belakang: Permasalahan pengelolaan obat ditandai keluhan dari Puskesmas karena tidak terpenuhinya permintaan obat sehingga menimbulkan kekosongan obat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan obat pada tahap perencanaan dan pengadaan di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method study dengan sampel item obat di LPLPO, informan berdasarkan kecukupan dan kesesuaian, jumlah 18 informan. Tempat penelitian di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian kuantitatif berdasarkan metode analisis ABC-VEN dengan matriks ABC-VEN perencanaan pengadaan obat tahun 2021 belum tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
Metode: Penelitian kualitatif komponen input ditemukan kekurangan SDM dan belum membentuk TPOT, pembiayaan belum mencukupi, kebijakan mengacu pada perundang-undangan berlaku, sumber data lengkap, keterlambatan Puskesmas menyampaikan data, keakuratan data diragukan. Sarana prasarana sudah mencukupi. Komponen proses, perencanaan belum mengacu pada Kepmenkes Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008, pengadaan mengacu pada peraturan perundangan berlaku.
Hasil : Komponen out put indikator standar : persentase kesesuaian pengadaan dengan kenyataan pakai untuk masing-masing item obat 124,8%, frekuensi pengadaan tiap item obat 1 kali setahun, frekuensi kurang lengkapnya surat pesanan/kontrak tidak ditemukan, frekuensi tertundanya pembayaran tidak ada. Indikator belum standar : kesesuaian item obat dengan DOEN 88,4 % dan Fornas TK 1 73,3%, ketepatan perencanaan 10,6%, persentase dana tersedia dengan keseluruhan dana dibutuhkan 39,1%, persentase alokasi dana pengadaan obat 1,3%, pengadaan obat esensial sebesar 85,3 %, pengadaan obat generik 98,7 %.
Simpulan: Untuk optimalnya perencanaan dan pengadaan obat perlu peningkatan kapasitas SDM, tersedianya kerangka acuan kegiatan pendidikan pelatihan, monev yang optimal dan pembentukan TPOT.
Kata Kunci : Evaluasi, Perencanaan, Pengadaan, Obat
Â
ABSTRACT
Â
Background: Problems with drug management were marked by complaints from the Puskesmas because the demand for drugs was not fulfilled, resulting in drug shortages. This study aims to evaluate drug management at the planning and procurement stages at the Pharmacy UPTD Mukomuko District Health Office. This study used a mixed-method study approach with a sample of drug items at LPLPO, informants based on adequacy and suitability, and a total of 18 informants. Place of research at UPTD Pharmacy Mukomuko District Health Office. The results of quantitative research based on the ABC-VEN analysis method with the ABC-VEN matrix for planning drug procurement in 2021 are not appropriate and my needs.
Methods: Qualitative research on the input component found a shortage of human resources and had not yet formed a TPOT, insufficient financing, policies referring to applicable laws, complete data sources, delays in submitting data to PKM, and doubtful data accuracy. The infrastructure is sufficient. The process component, planning does not refer to Kepmenkes Number 1121/MENKES/SK/XII/2008, procurement refers to applicable laws and regulations.
Results: Components of standard indicator output: percentage of conformity of procurement with actual use for each drug item 124.8%, frequency of procurement of each drug item once a year, frequency of incomplete orders/contracts not found, frequency of delayed payments absent. Non-standard indicators: compatibility of drug items with NLEM 88.4% and Fornas Kindergarten 1 73.3%, accuracy of planning 10.6%, percentage of available funds with all required funds 39.1%, percentage of drug procurement fund allocation 1.3%, procurement of essential drugs 85.3%, procurement of generic drugs 98.7%.
Conclusion:To optimize the planning and procurement of drugs, it is necessary to increase the capacity of human resources, provide activity framework for education and training, optimize monitoring and evaluation and establish TPOT.
Keywords: Evaluation, Planning, Procurement, MedicineReferences
DAFTAR PUSTAKA
Aisah, N., Satibi, & Suryawati, S. (2020). Evaluasi Pengelolaan Obat pada Tahap Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Majalah Farmaseutik, 16(1), 34–42. https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v16i1.47972
Anshari, M. (2009). Aplikasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Makanan. Nuha Medika Jogyakarta, 176.
Arifin, S., & Rahman, F. (2016). Buku ajar dasar-dasar manajemen kesehatan.
Azwar, A. (1996). Pengantar administrasi kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara, 350.
Boku, Y., Satibi, S., & Yasin, N. M. (2019). Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice), 9(2), 88–100. https://doi.org/10.22146/jmpf.42951
BPOM Bengkulu. (2022). Berita Acara Pemeriksaan. 5.
Cahyani, H. F., Ulfa, A. M., & Angelina, C. F. (2020). Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji Tahun 2019. Jurnal Dunia Kesmas, 9(2), 288–300. https://doi.org/10.33024/jdk.v9i2.2591
Depkes. (2006). Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 56.
Depkes RI. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
Dwiaji, A., Sarnianto, P., Thabrany, H., & Syarifudin, M. (2016). Evaluasi pengadaan obat publik pada JKN berdasarkan data e-catalogue tahun 2014-2015. Jurnal ekonomi kesehatan Indonesia, 1(1).
Girsang, B., Abdillah, W., Ps, M., Manajemen, M., & Bengkulu, U. (2016). Analisis Perencanaan , Pengadaan Dan Distribusi Perberkalan Farmasi Untuk Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 1, 804–836.
Husain, F., Kamba, V., Zulfiayu, & Imran, A. K. (2022). Analisis Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2018 dan 2019. Journal of Experimental and Clinical Pharmacy (JECP), 2(1), 21. https://doi.org/10.52365/jecp.v2i1.342
Kalsum, U. (2019). Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan, 10(1), 31–41. https://doi.org/10.37859/jp.v10i1.1447
Kemenkes RI. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Direktorat Bina Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jendral Bian Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 167.
Kemenkes RI. (2015). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Formularium Nasional. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 98.
Kemenkes RI. (2016a). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. BN.2017/NO.206, kemkes.go.id : 10 hlm.
Kemenkes RI. (2016b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2016;85(1):2071–9.
Kemenkes RI. (2019). Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Dan Pengendalian Persediaan Obat Di Rumah Sakit. Direktorat Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan : Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Kementerian Kesehatan RI.
Kombertonggo, V. (2008). Thesis: Evaluasi Program Kesehatan Ibu Dan Anak Puskesmas Di Kabupaten Mimika Tahun 2007 Yang Dilakukan Pada 2008.
Kusmini, Satibi, & Suryawati, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015 Evaluation of Medicines E-Purchasing At District Health Offices / Municipalities in Central Java Province 2015. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 6(4), 277–287.
Maspekeh, H., Widodo, G. P., Farmasi, F., Budi, U. S., Farmasi, F., & Mada, U. G. (2018). Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan Obat Publik Serta Ketersediaan Obat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016. Jurnal Farmasi & Sains Indonesia, 1(2), 14–25.
Mulyadi, S. (2022). Mengapa penyaluran Dana Alokasi Khusus infrastruktur (DAK Fisik) tidak optimal? Journal of Business and Information System, 4(2), 54–69.
Mumek, V., Citraningtyas, G., & Yamlean, P. V. Y. (2016). Evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi RSUP PROF. DR. R. D. Kandau Manado berdasarkan analisis ABC-VEN. Unsrat Manado, 5(3), 7–11.
Nopiyansyah, N., Purba, A. V., & Hidayat, W. U. (2020). Evaluasi manajemen pengadaan dan distribusi obat di dinas kesehatan kota Bandar Lampung periode tahun 2016. Holistik Jurnal Kesehatan, 14(1), 118–128. https://doi.org/10.33024/hjk.v14i1.2088
Notoatmodjo, S. (2015). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia (Makro) dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta Rineka Cipta., 180.
Oktaviani, N., & Pamudji, G. (2018). Evaluasi Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2017. Jurnal Farmasi Indonesia, 15(2), 135–147. https://doi.org/10.31001/jfi.v15i2.443
Pramukantoro, G. E., & Sunarti. (2019). Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015. Jurnal Farmasi Indonesia, 15(1), 50–59. https://doi.org/10.31001/jfi.v15i1.354
Pratiwi, F. (2011). Evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi dinas kesehatan kota Semarang. Universitas Gadjah Mada.
Pudjianingsih, D. (1996). Pengembangan Indikator Efisiensi Pengelolaan Obat di Farmasi Rumah Sakit. Thesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran , Universitas Gadja Mada, Yogyakarta.
Putri, S. S., Suryati, C., & Nandini, N. (2020). Analisis Penggunaan E-purchasing pada Pengadaan Obat Esensial di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jurnal Sains dan Kesehatan, 3(1), 242–247.
Roza, M., Elfindri, & Almasdi. (2020). Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 2(1), 5–15.
Rumbay, I. N., Kandou, G. D., & Soleman, T. (2015). Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jikmu, 5(2b), 469–478.
Rusman, S. (2020). Analisis Sistem Penyusunan Perencanaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Human Care Journal, 5(1), 411. https://doi.org/10.32883/hcj.v5i1.625
Saputra, Y. D. W. I. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Untuk Pemenuhan Kebutuhan Obat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Pada Era JKN. Universitas Gadjah Mada.
Satibi. (2014). Manajemen Obat : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1–238.
Sekardania, A. P., Utami, E. F., & Purmafitriah, E. (2018). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Pharmaceutical & Traditional Medicine, 2(1), 15–24.
Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 77–91.
Setiowati, I., Ismail, T. K., & Moch, A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik pada pemerintah daerah lingkup KPPN Serang. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 1770–1790. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i1.6353
Sintani, T., Anwary, A. Z., & Febriza Aquarista M. (2016). Efektifitas Dan Efesiensi Manajemen Logistik Obat Pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1(1), 1–64.
Sugiyono, D. (2014). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D). london : Penerbit Alfabeta.
Suwarto, T. kencanasari. (2012). Evaluasi Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2008, 2009 dan 2010. Universitas Gadjah Mada.
Ta’au, D. K., Pareta, D. N., Kanter, J. W., & Tumbel, S. L. (2020). Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Biofarmasetikal Tropis, 3(2), 72–76. https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.287
Theptong, J. (2010). Drug Inventory Control, Case : Thai International Hospital Mahasarakham. Thailand : Bussines School Tempereen Ammaattikorkeakoulu Univercsty of Applied Sciences.
Triana, M., Suryawati, C., & Sriyatmi, A. (2014). Evaluasi Perencanaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar ( PKD ) di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Evaluation on Drug Planning for Basic Health Services at Pharmaceutical. 02(01).
Tumangger, H. B., Pramudho, K., Noviansyah, & Adyas, A. (2021). Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 15(3), 314–326. https://doi.org/10.33860/jik.v15i3.507
Waluyo, Y. W., Athiyah, U., & Rochmah, T. N. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat Publik di Instalasi Farmasi Kabupaten (Studi di Papua Wilayah Selatan). Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 13(1), 94–101.
Winda, S. W. (2018). Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integritas, 4(2), 30. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.328
Yunus, M. S. A. B., & Maharani, C. (2022). Analisis manajemen logistik obat di instalasi farmasi dinas kesehatan kabupaten demak 1. Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(5), 423–430.

(Print)
(Online)


